MATARAM — Pendidikan menjadi tulang punggung perkembangan daerah di masa mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menggegas untuk pemerataan pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB.
“Apa yang menjadi kebijakan pendidikan pusat, ini akan dikuatkan oleh daerah,” katanya, Rabu (22/10).
Dari pemaparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti
arah kebijakan pendidikan nasional, meliputi revitalisasi sekolah negeri dan swasta, perbaikan tata kelola tenaga pendidik, penguatan kompetensi lulusan SMK, serta penurunan angka putus sekolah melalui model sekolah satu atap dan pembelajaran jarak jauh berbasis modul.
“Arah pendidikan nasional ini jelas pemerataan kualitas pendidikan. Tak ada perbedaan yang jauh antara daerah pinggir dan tengah kota,” bebernya.
Terkait hal ini, kata Iqbal, sebagaimana yang diminta oleh Kemendikdasmen pentingnya pemutakhiran data sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan yang saat ini menjadi salah satu persoalan nasional.
Banyak data pada Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang tidak akurat akibat dorongan mengejar nilai akreditasi atau kesalahan dalam pengelolaan dana BOS.
“Perbaikan dapodik ini yang akan kami targetkan selesai dalam dua bulan ke depan,” ucap Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini.
Lebih lanjut, kondisi faktual pendidikan ini penting untuk disampaikan, agar program pusat yang turun sesuai dengan kondisi satuan pendidikan yang ada.
“Dan ini jadi dasar kebijakan dari Pemerintah Provinsi NTB,” tegasnya.
Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam pemaparan di depan Gubernur NTB dan kepala daerah kabupaten/kota menyebutkan, masalah kerusakan sarana dan prasarana menjadi persoalan nasional.
“Angka-angkanya menunjukkan banyak hal yang perlu kita benahi,” katanya.
Tokoh Muhammadiyah ini pun mendorong kerusakan sarana dan prasarana didata secara akurat. Kebijakan pemerintah bersumber dari dapodik. (AL-03)
