MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (DIKPORA NTB) melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pencegahan, Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) serta Penandatanganan Komitmen Bersama antara Gubernur dan Bupati/Wali Kota dan Kanwil Kemenag Provinsi NTB.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan hal pertama yang dilakukan adalah menyelesaikan urusan data atau profil anak didik yang tidak sekolah. Karena itu, menurutnya penting untuk memberikan dukungan yang sekuat-kuatnya kepada kabupaten/kota untuk berhasil.
“Jadi, kalau kabupaten/kota berhasil, maka akumulasinya akan menjadi keberhasilan di level provinsi,” kata Iqbal saat memberikan sambutan di Hotel Prime Park, Jum’at, 6/11/2026.
Iqbal menekankan bahwa khusus pendidikan tidak hanya berkaitan dengan bidang di pemerintahan saja akan tetapi harus melibatkan bidang pendidikan keagamaan. Karena sesungguhnya lebih banyak sekolah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama.
Bahkan menurutya untuk mengukur lompatan dalam pembangunan, tidak ada jalan lain selain pendidikan. Di sisi lain informasi yang dia dapatkan bahwa adapun anggaran alokasi pendidikan yang 20% paling besar itu ada di Kementerian Agama (Kemenag), bukan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Memengah (Kemendikdasmen).
“Bahkan saya dapat informasi, saya juga baru paham gitu, bahwa dana pendidikan yang 20% itu paling besar itu ada di Kementerian Agama, bujan di Kemendikdasmen. Karena begitu banyaknya unit-unit sekolah yang ada di bawah Kementerian Agama, khususnya Madrasah dan Pondok Pesantren. Karena itu tidak mungkin juga kita bisa melakukan upaya-upaya yang baik tanpa melibatkan Kementerian Agama beserta seluruh kabupaten dan kota,” tegasnya.
Ia berharap agar data anak putus sekolah bukan saja dalam rangka memverifikasi dan menurunkan angkanya, tetapi supaya kita tahu persis kondisi di lapangan seperti apa. Iqbal langsung mencohkan bahwa dari daya tampung Sekolah Rakyat (SR) di Lombok Utara yang seharusnya 1.080 orang, ternyata hanya mampu dikumpulkan sebanyak 600 peserta saja.
“Kan ini tidak sejalan, kalau kita punya tesis, kalau tesisnya adalah bahwa anak-anak ini tidak sekolah karena alasan ekonomi, gitu. Kenapa sekolah rakyat kok tidak bisa memenuhi kuota yang cuma 1.080, gitu,” harap Iqbla
Iqbal juga berharap agar ada komitmen bersama dari Bupati/Wali Kota dan Kanwil Kementerian Agama NTB untuk sama-sama menyelesaikan masalah data dalam rangkan menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
Ia mengerti bahwa dengan kondisi fiskal yang ada sekarang cuku membuat berdarah-darah, karena itu kemampuan untuk mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sekarnah ini juga sangat terbatas.
“Kalau masalanya keterbatasan ekonomi, kita sudah punya solusinya. Ada alasan karena dia membantu orang tuanya. Pada musim-musim tertentu dia membantu orang tuanya untuk bertani. Bisa jadi itu alasannya ekonomi, bisa jadi alasan kultural, kalau memang kulturnya dari dulu seperti ini. Tetapi apapun yang bisa dilakukan baik di level provinsi maupun di level kabupaten/kota, mari kita alokasikan bersama-sama dan mari kita perjuangkan bersama-sama agar masalah pendidikan ini belum selesai,” tandasnya.
Selain persoalan peserta didik, Iqbal juga menegaskan bahwa masalah peningkatan mutu pendidikan juga harus serius memperhatikan bagaimana kualitas tenaga pendidik.
“Jadi kami mendorong agar komitmen Bupati/Wali Kota juga untuk meningkatkan kapasitas, jadi bukan hanya gaji saja tetapi peningkatan kapasitas pendidik,” tutup Iqbal. (AL-04)
