MATARAM – Kawasan konservasi penyu di Pantai Mapak, Kota Mataram, mengalami kerusakan parah akibat abrasi yang terus terjadi dalam dua tahun terakhir. Kerusakan ini mencapai nilai sekitar Rp250 juta dan mengancam kelestarian habitat penyu serta ekonomi warga sekitar.
Ketua Yayasan Pencinta Penyu Mapak Indah, H. Mahendra Irawan, mengungkapkan bahwa kondisi terburuk terjadi antara Oktober 2024 hingga Februari 2025 akibat badai besar yang disertai angin kencang dan hujan deras.
“Kolam konservasi, ruang edukasi, kolam rehabilitasi, hingga sekretariat yayasan semuanya rusak,” ujarnya saat diwawancarai, Minggu (6/4/2025).
Selain infrastruktur konservasi, fasilitas umum seperti area parkir dan lapak UMKM juga rusak berat, menyebabkan aktivitas pelestarian penyu terganggu. Hingga awal April 2025, belum ada penyu yang mendarat untuk bertelur di kawasan tersebut—padahal biasanya musim peneluran sudah dimulai.
Mahendra menyebut abrasi dan perubahan iklim sebagai faktor utama menurunnya populasi penyu yang bertelur. Ia menyoroti minimnya tindakan konkret dari pemerintah dalam menghadapi situasi ini. “Selama ini hanya janji-janji tanpa tindak lanjut. Konservasi itu bukan hanya soal lingkungan, tapi juga ekonomi dan masa depan wisata,” tegasnya.
Ia membandingkan langkah lambat pemerintah daerah dengan pendekatan proaktif di Provinsi Jawa Barat, yang dinilai lebih serius dalam alokasi anggaran dan kebijakan konservasi.
“Pertanyaannya, pemerintah kita mau tidak serius menangani masalah ini?” cetusnya.
Kerusakan konservasi juga berdampak pada kehidupan warga. Sejumlah warga harus mengungsi, dan kini menempati hunian sementara (huntara) yang dibangun di lahan milik Pemprov NTB. Sementara itu, Yayasan Penyu Mapak Indah kini beroperasi dari lokasi sementara di wilayah Pagutan.
Meski dalam kondisi terbatas, yayasan tetap menjalankan kegiatan edukasi dan pelestarian. Mereka juga melakukan penanaman cemara laut sebagai upaya alami mencegah abrasi. Namun Mahendra menyayangkan adanya penyalahgunaan nama yayasan untuk penggalangan dana ilegal.
“Ada oknum dari sekolah internasional yang galang dana Rp22 juta pakai nama kami, tapi dana itu tidak pernah sampai,” ungkapnya.
Mahendra berharap pemerintah, baik pusat maupun daerah, segera turun tangan dengan dukungan nyata melalui regulasi dan anggaran. “Menjaga alam bukan sekadar tugas aktivis. Ini adalah investasi jangka panjang bagi generasi mendatang,” tutupnya. (AL-03)
