MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncuran Dashboard Eksekutif. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier, Sekda NTB, dan kepala OPD Pemerintah NTB. Acara berlangsung di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 3/10/2026.
Kegiatan ini merupakan kerja sama dengan lembaga Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) dan dirangkaikan dengan pameran kemitraan dari PLAN International, SUMMIT Institute for Development, Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR), Knowledge Patnership Platform Australia-Indonesia (KONEKSI).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan melalui peluncuran Dashboard ini menjadi pintu masuk menuju NTB Satu Data. Komitmenya untuk terus mengawal sepuluh program prioritas harus melalui kerja sama yang tujuanya untuk kebaikan masyarakat NTB.
”Dan jujur saja yang paling membahagiakan buat saya adalah karena saya dapat laporan dari Bu Kepala Bappeda, kemudian dari Pak Kadis Kominfo bahwa program dan asesmen yang diberikan oleh Australia di NTB itu sudah diorkestrasi dan dikolaborasikan dengan sangat manis, dengan sangat baik dengan 10 program prioritas dari pemerintahan provinsi yang ada saat ini,” kata Iqbal.
Iqbal menegaskan dengan adanya dashboard eksekutif ini, maka NTB punya satu data rujukan yang bisa dijadikan dasar dalam membuat keputusan.
“Mungkin rujukannya tidak 100% tidak 100% presisi, tetapi kita punya rujukan awal untuk selanjutnya nanti kita melakukan verifikasi, kita melakukan pendalaman di data-data yang dimaksud,” ujarnya.
Senada denga itu, Dubes Australia untuk Indonesia Roderick Brazier mengatakan melalui program SKALA, Australia bangga mendukung Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, pemanfaatan data, perencanaan pembangunan, dan penyediaan layanan dasar yang inklusif. Kerja sama ini sebagai wujud komitmen untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang berbasis data yang akurat di NTB.
“Dashboard ini membantu pemimpin daerah memantau capaian pembangunan, mengidentifikasi kesenjangan, dan merespons tantangan lebih cepat,” ungkap Roderick.
Roderick juga berharap dashboard ini menjadi alat yang bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah. Ia mengapresiasi kerja sama Bappeda, Dinas Kominfo NTB, BPS, dan perangkat daerah lainnya dalam mengembangkan inisiatif ini.
“Kemitraan yang kuat akan mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan dashboard secara optimal. Kami mengapresiasi kerja sama dengan seluruh OPD
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB Ahsanul Khalik mengatakan saat sekarang sudah mulai mengembangkan Dashboard Eksekutif di bawah pendampingan dari SKALA.
“Dashboard Eksekutif ini ada 10 menu antara lain indikator kinerja daerah, kemiskinan dan ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pariwisata berkualitas, dan ada khusus menu Desa Berdaya. Kemudian ada progres APBD tahun berjalan, kemudian program prioritas nasional, standar pelayanan minimal kesehatan, dan menu penanganan pengaduan,” kata Ashanul dalam laporanya.
Program prioritas Nasional di NTB saat ini terbagi dalam tiga: pertama, makan bergizi gratis. Ada 814 SPPG di NTB hari ini aktif, minus 95% dari SPPG yang ditetapkan. Jumlah penerima manfaatnya di NTB ini Rp1.684.845 orang.
Selanjutnya ada Sekolah Rakyat terintegrasi di Kabupaten Lombok Utara yang sudah duresmikan dan Koperasi Desa Merah Putih, 1.166 koperasi merah putih telah terbentuk di NTB, 17%-nya sudah selesai terbangun dan mulai beroperasi, 41,95% dalam proses pembangunan.
“Karena memang dashboard eksekutif ini dihajatkan untuk Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur bisa melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program kegiatan para kepala perangkat daerah,” ungkap Ashanul.
Melalui NTB Satu Data, Ashanul menegaskan bahwa pada setiap OPD nantinya akan diketahui secara berkala bagaimana kinerja OPD berjalan dengan tepat, baik itu target, realisasi dan capaian indikator serta anggaran perangkat daerah.
“Pak Gubernur nanti bisa melihat, apakah kepala OPD rajin mengisi e-Sakip atau memang tidak bekerja menjalankan program kegiatan dengan anggaran yang diberikan oleh APBD kepada para kepala perangkat daerah, dan itu bisa diklik satu kali saja semua kelihatan,” pungkasnya. (AL-04)
