MATARAM — Dalam momentum Hari Tani Nasional, Aliansi Demokrasi Baru (ADB NTB) menggelar aksi damai depan Kantor Gubernur, Kamis, 24/9/2026.
Sesaat setelah menggelar aksi, beberapa perwakilan dari ADB terlihat memasuki ruangan diskusi yang dalam hal ini di jembatani langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol NTB), Surya Bahari.
Surya (sapaan akrabnya) menegaskan bahwa kehadiranya bertujuan untuk menjembatani kepentingan dan tuntutan masa aksi agar bisa tersampaikan ke pemerintah.
“Tujuan kita menjembatani, selebihnya akan kita terima dan sampaikan laporanya ke pihak terkait,” tegas Surya.
Ia juga menyampaikan belum bisa menghadirkan Gubernur dalam pertemuan tersebut dikarenakan adanya kegiatan yang lain yang diikuti.
“Gubernur Iqbal lagi ada kegiatan, sedangkan Ibu Wakil sedang di Makasar,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa masa aksi menyampaikan beberapa tuntutan yang berkaitan dengan dampak dibangunya bendungan meninting, konflik lahan di mandalika, pemukiman kembali warga di mandalika.
“Warga jauh dari penghidupanya, secara teknis mereka hanya dipindahkan tempat tinggalnya tapi bukan hidupanya,” ujar salah satu masa aksi yang tidak menyebutkan namanya.
Selanjutnya, Ia menjelaskan setidaknya di mandalika ada 4 desa yang ada, sedangkan yang ditetapkan sebagai warga terdampak dan menempati pemukiman kembali hanya 120 kk.
“4 desa itu ada 16 dusun, lalu kemana kk yang lain selain yang 120 itu, hilangkah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa sebelumnya sudah ada perjanjian antara pihak pemerintah dan ITDC terkait ganti rugi atau kompensasi bagi warga yang terdampak.
“Mereka bilang kompensasi setidaknya akan diberikan paling lama 12 bulan, sampai sekarang tidak banyak yang terealisasi,” tegasnya. (AL-04)
