MATARAM — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram kembali merespons laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Laporan kali ini berkaitan dengan temuan roti kukus yang diduga berulat yang didistribusikan melalui salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
Menindaklanjuti informasi tersebut, BBPOM di Mataram bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah segera melakukan penelusuran ke lokasi SPPG yang dilaporkan sebagai titik distribusi produk. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan alur pengadaan, penyimpanan, serta distribusi pangan yang disalurkan kepada penerima manfaat program.
Kepala BBPOM Mataram, Yogi Abaso Mataram menjelaskan, bahwa dari hasil penelusuran awal di SPPG, tim kemudian melanjutkan pemeriksaan ke pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diketahui menjadi pemasok roti kukus tersebut. Penelusuran ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan serta memastikan pemenuhan persyaratan keamanan pangan pada proses produksi.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa UMKM pemasok roti kukus tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah. Dokumen tersebut merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pangan untuk menjamin bahwa proses produksi dilakukan sesuai standar higiene dan sanitasi, jelasnya, Jumat (13/3/2026).
Lebih lanjut Yogi menerangkan, keterlibatan UMKM sebagai penyedia pangan program pemerintah merupakan langkah positif dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Namun demikian, kapasitas pelaku usaha dalam penerapan praktik higiene sanitasi dan sistem jaminan mutu pangan masih bervariasi, sehingga berpotensi menimbulkan risiko keamanan pangan apabila tidak disertai pembinaan dan pengawasan yang memadai.
Selanjutnya, dengan adanya laporan masyarakat terkait dengan MBG, BBPOM di Mataram menghimbau kepada seluruh SPPG supaya melakukan hal hal berikut ini, pertama, memilih UMKM yang menjadi pemasok dapur yang telah memiliki SLHS dari Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat. Kedua, produk pangan olahan yang dipasok diharapkan telah memiliki Nomor Izin Edar untuk menjamin keamanan, mutu produk. Ketiga, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kemasan, label, izin edar dan kedaluarsa serta syarat organoleptic seperti tidak adanya perubahan warna, rasa, tekstur dan bau dari pangan tersebut, baik pada saat penerimaan produk dari pemasok dan pada saat mendistribusikan kepada sekolah. Dan keempat, kepala SPPG dihimbau untuk secara aktif melakukan kunjungan kepada UMKM yang menjadi pemasok dari dapur SPPG untuk dapat melihat proses produksi dari produk tersebut khususnya terkait dengan kepatuhan pelaksanaan implementasi hygiene dan sanitasi kegiatan produksi pangan tersebut, yang juga menjadi dasar bagi pemilihan pemasok dimasa yang akan datang.
BBPOM di Mataram berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan bahwa pangan yang disalurkan dalam program MBG memenuhi standar keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi kesehatan masyarakat, khususnya para peserta didik sebagai penerima program. (AL-03)
