MATARAM — Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2025–2030 resmi dikukuhkan di Aula Kantor Bank NTB Syariah pada hari Selasa (21/7/2026).
Proses pengukuhan ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 tahun 2026.
Atas pengukuhan pengurus Dekopinwil NTB ini, Gubernur Iqbal menyampaikan rasa syukur atas selesainya konflik dualisme di tubuh Dekopin yang sempat memicu kevakuman. Menurutnya, kepemimpinan Dekopin di tingkat pusat kini telah sah di bawah kepemimpinan Bambang Haryadi, sehingga tidak ada lagi hambatan legalitas.
Gubernur juga mengingatkan pengurus baru untuk bergerak cepat karena masa jabatan efektif terpotong satu tahun akibat penundaan.
“Masa jabatannya 2025–2030, tapi dilantik 2026. Secara defacto, waktu yang tersisa tinggal empat tahun. Jadi harus ‘lari’ karena sudah dapat diskon satu tahun,” ujarnya.
Ia mengibaratkan koperasi sebagai soko guru perekonomian tiang utama pada rumah adat Joglo yang menjaga struktur bangunan tetap berdiri tegak. Namun, ia menyoroti kontribusi koperasi terhadap PDB nasional yang masih terbilang kecil (sekitar 1,7 persen) akibat lemahnya tata kelola dan citra negatif.
Untuk itu, Gubernur menitipkan dua tugas utama kepada pengurus baru: pembenahan tata kelola SDM (manajerial) dan rebranding citra koperasi di mata publik.
Menjawab arahan dan tantangan tersebut, Ketua Dekopin NTB yang baru dilantik, Anis Mudjahid Akbar, menyatakan bahwa pelantikan ini bukanlah akhir dari proses organisasi, melainkan titik awal untuk menghadirkan Dekopinwil NTB yang lebih adaptif, progresif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.
Anis mengakui potensi besar koperasi di NTB yang tersebar di berbagai sektor mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Meski demikian, ia tidak menampik adanya sejumlah tantangan nyata yang masih dihadapi gerakan koperasi.
“Kita tidak dapat menutup mata terhadap berbagai tantangan, seperti terbatasnya akses pembiayaan, kapasitas manajerial yang belum merata, belum optimalnya transformasi digital, hingga jaringan bisnis dan kemitraan strategis yang belum sepenuhnya terbangun,” ungkapnya.
Menurut Anis, tantangan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh koperasi secara mandiri, melainkan membutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan koperasi dengan pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Sebagai langkah konkret, Dekopinwil NTB telah menjalin kerja sama kemitraan yang disahkan melalui nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah lembaga strategis, seperti Dinas Koperasi NTB, Bank NTB Syariah, OJK, Bank Indonesia, Perum Bulog, LPDB, hingga sektor swasta dan akademisi.
“Bagi kami, dokumen tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan komitmen untuk melahirkan program nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh anggota, mulai dari akses pembiayaan, digitalisasi usaha, hingga peningkatan kapasitas SDM,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Anis menegaskan tekad kepengurusannya untuk menjadikan Dekopinwil NTB sebagai ‘rumah besar’ yang inklusif dan menjadi jembatan penghubung bagi seluruh gerakan koperasi di Nusa Tenggara Barat.
“Dekopinwil NTB siap menjadi mitra strategis dalam mendukung dan menyukseskan program-program yang bermuara pada pengembangan usaha serta kesejahteraan anggota koperasi di seluruh wilayah NTB,” pungkasnya. (AL-03)
