Oleh : Ardiansyah (Direktur Nasional Politik/NasPol NTB)
Sebuah panggilan telepon dari seorang sahabat lama kawan seperjuangan era pergerakan mahasiswa di Yogyakarta yang kini mendedikasikan dirinya sebagai dosen ilmu politik di salah satu universitas ternama mendadak memecah keheningan. Diskusi intens selama hampir satu jam itu bukan bualan warung kopi. Ia menyoroti tulisan analisis saya mengenai gejolak internal Golkar yang belakangan viral di Instagram dan Facebook hingga menembus hampir setengah juta tayangan.
Ada satu kalimatnya yang terus terngiang dan menjadi kunci pembuka tabir, “Bahlil kemungkinan besar akan bernasib sama seperti Airlangga Hartarto. Bedanya, kali ini eksekusinya menggunakan pendekatan soft-power.”
Informasi “langit” ini mengonfirmasi apa yang selama ini tidak tercium oleh media arus utama. Kita sedang melihat sebuah lanskap politik di mana Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, sedang berada dalam posisi terjepit akibat pergeseran geopolitik di lingkar dalam kekuasaan.
De-Jokowisasi dan Shift of Power di Lingkar Istana
Dalam teori Sirkulasi Elit, transisi kekuasaan nasional selalu diikuti oleh penataan ulang pion-pion politik di partai penyangga. Bahlil, yang secara historis dan politis memiliki kedekatan emosional teramat kuat dengan mantan Presiden Joko Widodo, tampaknya mulai dibaca sebagai “residu masa lalu” yang tidak lagi sejalan dengan kepentingan jangka panjang faksi Istana saat ini.
Ketidaksukaan Istana yang mulai mengkristal terhadap Bahlil memicu dijalankannya operasi senyap. Jika dulu Airlangga Hartarto dipaksa mundur menggunakan instrumen tekanan yang masif dan keras (hard-power coercion), maka terhadap Bahlil, Istana memilih jalur yang lebih elegan dan konstitusional, Kudeta Administratif yang Halus.
Di sinilah benang merah kerusuhan Musda di berbagai daerah (dari Wonosobo hingga Maluku) menemukan jawabannya. Skenario chaos tersebut sengaja dipelihara sebagai instrumen Institutional Degradation (pelemahan institusi). Istana membutuhkan alasan moral yang kuat untuk menyatakan bahwa Bahlil gagal menjaga stabilitas beringin, sehingga pergantian kepemimpinan di tingkat pusat menjadi sebuah keharusan yang tampak “alami”.
Sari Yuliati: Sang Alternative Patron dan Utusan Istana
Jika desas-desus yang berembus di ceruk akademisi politik Yogyakarta menyebutkan adanya pertemuan strategis antara Bendahara Umum DPP Golkar, Sari Yuliati, dengan salah satu petinggi yang bertindak sebagai utusan khusus Istana ini benar adanya. Maka pertemuan ini jelas bukan silaturahmi biasa. Dalam analisis Teori Pilihan Rasional, Istana sedang mencari Alternative Patron (patron alternatif) yang bersih dari konflik kepentingan masa lalu, memiliki loyalitas baru, dan mampu mengamankan transisi Golkar.
Sari Yuliati memenuhi seluruh kualifikasi tersebut. Langkah cerdiknya mempercepat Mubes Kosgoro 1957 kini terbaca gamblang, itu adalah operasi pengondisian panggung (pre-conditioning state) yang didukung penuh oleh logistik dan restu politik Istana. Sari tidak sedang berjalan sendirian; ia adalah ujung tombak dari sebuah skenario besar untuk menggantikan Bahlil Lahadalia tanpa harus menimbulkan kegaduhan politik nasional.
Efek Domino bagi Peta Elektoral NTB
Jika analisis ini menjadi kenyataan, maka gempa politiknya akan langsung meruntuhkan konstalasi lokal di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan cara yang jauh lebih rumit. Di atas kertas, semua orang tahu bahwa H. Mohan Roliskana berada di dalam gerbong yang sama dengan Sari Yuliati. Namun, dalam politik, “tidak ada sekutu yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang saling tumpang tindih.”
Kabar mengenai bertemunya Sari dengan utusan Istana justru menjadi awal dari permainan saling sikut yang sunyi di antara keduanya.
Sebagai Ketua DPD I Golkar NTB, H. Mohan Roliskana mungkin merasa posisinya aman karena berada di faksi pemenang jika Sari berhasil merebut Golkar 1. Namun, politik Clientelism mengajarkan bahwa ketika seorang Patron (Sari Yulianti) naik kelas menjadi penguasa mutlak nasional, tuntutan akomodasi politiknya akan berubah. Mohan harus mulai mencurigai. Apakah Sari akan tetap setia memberikan stempel emas Pilkada NTB kepadanya? Atau justru Sari sedang menyiapkan figur alternatif “kesayangan Istana” yang lain untuk menggeser Mohan di detik-detik terakhir? Di sinilah Mohan berada di ujung tanduk terjebak dalam loyalitas buta tanpa jaminan hitam di atas putih.
Di sisi lain, Sari Yuliati pun tidak bisa tidur nyenyak. Sebagai politisi kalkulatif yang disokong kekuatan besar, Sari pasti mengendus potensi pragmatisme lokal. Sari akan mulai mencurigai Mohan. Apakah Mohan benar-benar loyal lahir batin? Ataukah Mohan diam-diam masih membuka pintu komunikasi dan bermain “dua kaki” dengan faksi Bahlil Lahadalia demi mengamankan tiket Pilkadanya sendiri jika skenario Istana meleset? Dalam politik, kecurigaan akan pengkhianatan jauh lebih beracun daripada serangan musuh terbuka.
Pertemuan Sari dengan utusan Istana yang tidak melibatkan atau tidak diketahui secara detail oleh Mohan akan menjadi bom waktu. Mohan akan membaca ini sebagai sinyal bahwa Sari sedang membangun kekuatan absolut yang bisa mendikte dirinya kapan saja. Sebaliknya, setiap gerak-gerik konsolidasi Mohan di NTB akan dibaca oleh Sari sebagai upaya membentengi diri dari pengaruh pusat. Aliansi Sari-Mohan kini tidak lagi berdiri di atas fondasi solid, melainkan di atas saling curiga dan ketakutan mutual.
——————————————————
Politik hari ini adalah tentang siapa yang paling cepat membaca arah angin kekuasaan. Bahlil mungkin sedang menghitung hari di Jakarta, namun di NTB, genderang perang psikologis telah ditabuh.
Bagi faksi Golkar NTB, tulisan ini adalah pembongkaran tirai yang krusial. Aliansi Sari Yuliati dan H. Mohan Roliskana yang terlihat megah di luar, sebenarnya sedang digerogoti oleh penyakit paling mematikan dalam politik. “krisis kepercayaan. Pilihannya kini berada di tangan mereka masing-masing terus berjalan bersama dalam kepura-puraan sambil memegang pisau di balik punggung, atau bersiap saling menjatuhkan sebelum stempel Jakarta resmi berubah pemilik.
