MATARAM — Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara Kementerian UMKM RI dan Bank NTB Syariah di Mataram, Jumat (19/6/2026).
Mewakili Gubernur NTB, Sekda NTB Abul Chair mengatakan, kemudahan akses pembiayaan akan memberikan peluang lebih besar bagi pelaku UMKM, pelaku industri kreatif, hingga sektor pariwisata untuk mengembangkan usahanya dan lain sebagainya.
“Yang dibangun bukan hanya transaksi keuangan, tetapi juga harapan, lapangan kerja, dan masa depan masyarakat NTB,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan secara nyata. Salah satunya melalui akses permodalan yang lebih luas, mudah, dan terjangkau. Saat ini, Pemprov NTB juga tengah gencar mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk menghidupkan ekonomi desa melalui program Desa Berdaya.
”Kami ingin agar setiap desa memiliki sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Abul Chair menekankan bahwa UMKM tidak bisa berjalan sendiri untuk mewujudkan hal tersebut. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perbankan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Pemprov NTB berharap Bank NTB Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, melainkan juga menjadi mitra pendamping yang membantu UMKM naik kelas, meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, serta memperkuat literasi keuangan syariah.
”Kami juga berharap dukungan Kementerian UMKM terus diperluas, hingga semakin banyak pelaku usaha NTB yang mampu menembus pasar nasional bahkan pasar global,” pungkasnya
Sementara itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, mengungkapkan pihaknya bersyukur kembali dipercaya sebagai penyalur KUR setelah delapan tahun tidak mendapatkan alokasi program tersebut.
Pada tahun 2026, Bank NTB Syariah memperoleh plafon KUR sebesar Rp40 miliar, terdiri dari Rp30 miliar untuk UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Kami ingin pembiayaan ini benar-benar mendorong sektor produktif dan membantu UMKM berkembang,” kata Nazaruddin.
Untuk memastikan pembiayaan berjalan optimal, Bank NTB Syariah akan menerapkan pola pendampingan berbasis klaster usaha sehingga pelaku UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM RI, M. Riza Damanik, menyebut Bank NTB Syariah kini resmi menjadi penyalur KUR ke-43 di Indonesia setelah kembali diaktivasi.
“Alhamdulillah, setelah delapan tahun, Bank NTB Syariah kembali diaktivasi sebagai penyalur KUR. Tahun 2026 ini Bank NTB Syariah menjadi lembaga penyalur ke-43 secara nasional,” ujarnya.
Menurut Riza, setelah reaktivasi Bank NTT dan Bank NTB Syariah, pemerintah juga berencana mengaktifkan kembali Bank Maluku Malut guna memperluas jangkauan penyaluran KUR di daerah.
Riza menegaskan, pemerintah mendorong agar porsi pembiayaan lebih banyak diarahkan ke sektor produksi dibandingkan perdagangan. Sektor prioritas tersebut meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan pangan, hingga ekonomi kreatif.
Menurutnya, pembiayaan yang mengalir ke sektor produksi akan memberikan dampak lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.
“Ketika pembiayaan masuk ke sektor produksi, maka lapangan kerja akan bertambah dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan daerah juga semakin besar,” jelasnya.
Selain pembiayaan, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem UMKM melalui lima aspek utama, yakni legalitas usaha, pendampingan, pembiayaan, akses pasar dan digitalisasi, serta kemitraan dan rantai pasok.
“Pembiayaan adalah pemicu. Namun keberhasilan UMKM baru akan terasa ketika didukung ekosistem yang kuat sehingga produktivitas mereka meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (AL-03)
