LOMBOK — Fenomena tak biasa melanda ruang digital Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam beberapa hari terakhir. Puluhan media secara serentak membombardir ruang publik dengan pemberitaan masif terkait klaim capaian kinerja Anggota DPR RI Dapil NTB II (Pulau Lombok), Sari Yuliati.
Langkah defensif yang terkesan masif ini justru memantik sorotan tajam dari sejumlah pemerhati politik dan aktivis pemuda lokal. Banjir rilis berita tersebut dinilai bukan sebagai prestasi, melainkan sinyal kepanikan ekstrem atau “kebakaran jenggot” dalam tubuh eksternal maupun internal pendukung politisi Golkar tersebut, hanya karena mendapat sentilan kritis terkait efektivitas kinerjanya di Senayan.
Direktur Nasional Politik (NasPol) NTB, Ardiansyah, menilai reaktifnya tim Sari Yuliati menunjukkan adanya kerapuhan basis sosial di akar rumput. Menurutnya, kalau dibedah dengan pisau sosiologi politik.
Yang pertama, Sari Yuliati dinilai gagal membangun genuine political capital (modal politik asli). Kehadirannya di panggung politik NTB ini tak lepas dari statusnya sebagai “mantan” menantu dari H. Harun Al-Rasyid, mantan Gubernur NTB. Secara sosiologis, Sari dianggap mempraktikkan coattail effect (efek ekor jas) materiil, di mana ia hanya “menumpang tenar” dari nama besar mantan mertuanya untuk mendulang insentif elektoral di awal kemunculannya.
Yang kedua, ketika sebuah figur politik tidak ditopang oleh struktur akar rumput yang organik, mereka akan cenderung reaktif (gagap politik) terhadap kritik sekecil apa pun. Upaya “membredel” ruang online dengan puluhan berita tandingan adalah bukti nyata dari kepanikan komunikasi politik demi menutupi defisit kinerja nyata di lapangan.
Jadi, “Ketika sebuah figur politik seperti Sari Yuliati tidak ditopang oleh struktur akar rumput yang organik, maka akan cenderung reaktif dan gagap terhadap kritik sekecil apa pun. Upaya ‘membredel’ ruang online dengan puluhan berita tandingan ini adalah konfirmasi nyata dari kepanikan komunikasi politik demi menutupi defisit kinerja nyata di lapangan,” ujar Ardiansyah, Direktur NasPol NTB saat dihubungi.
Kritik Menohok Aktivis Pemuda: “Klaim Pokir Itu Biasa, Mana Hasil Konkritnya?”
Nada kritis yang lebih menohok datang dari akar rumput. Mahmud, seorang aktivis pemuda asal Parampuan, Lombok Barat, menilai bahwa banjir publikasi mengenai realisasi program oleh Sari Yuliati adalah hal yang terlalu dilebih-lebihkan.Menurut Mahmud, program pokok-pokok pikiran (Pokir) atau dana aspirasi pada dasarnya adalah hak normatif yang otomatis melekat pada setiap anggota DPR RI maupun DPRD.
“Klaim pernah berbuat untuk Lombok lewat dana aspirasi itu hal yang wajar dan biasa, karena anggarannya memang ada dan melekat pada jabatan dia. Yang harus dipertanyakan adalah substansi perjuangannya secara makro untuk isu krusial di NTB,” cetus pemuda berdarah Sasak-Bima yang aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan ini.
Mahmud secara spesifik mempertanyakan kontribusi nyata Sari Yuliati selama berkiprah di Senayan. Sebagai politisi yang pernah duduk sebagai pada Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan. Sari dinilai abai terhadap tragedi kemanusiaan yang berulang kali menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lombok.
“Lombok ini salah satu kantong TKI/TKW terbesar. Rentetan kasus kekerasan, hukum, dan pemulangan jenazah PMI kita terjadi terus-menerus. Pertanyaannya tegas, apa yang sudah diperjuangkan Sari Yuliati dengan kewenangan Komisi III dalam aspek penegakan hukum dan HAM bagi pahlawan devisa kita?” tanya Mahmud lugas.
Tidak berhenti di situ, Mahmud juga menyoroti peran strategis Sari Yuliati di internal Fraksi Golkar dan kelembagaan DPR RI. Ia mempertanyakan mengapa daya tawar politik yang dimiliki Sari tidak mampu memengaruhi kebijakan nasional yang berpihak pada sektor riil masyarakat NTB, seperti pertanian dan ketenagakerjaan.
“Lombok ini lumbung tembakau. Kenapa dia tidak mampu memperjuangkan hak-hak petani tembakau dan buruh pabrik tembakau di Lombok? Di mana pembelaannya soal kepastian harga tembakau saat panen atau kelayakan upah buruh pabrik? Ini baru secuil persoalan mendasar yang belum terjawab,” cecar Mahmud.
Lombok Krisis Representasi Organik: Saatnya Figur Lokal Memimpin
Ketergantungan Golkar NTB pada figur luar atau figur yang hanya mengandalkan bayang-bayang masa lalu dinilai sebagai ironi besar. Padahal, Pulau Lombok sama sekali tidak kekurangan stok figur ideologis dan organisatoris yang memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal.
Beberapa nama besar yang dinilai jauh lebih layak dan mengakar di antaranya:
1. Hj. Baiq Isvie Rupaeda: Tokoh perempuan tangguh yang telah membuktikan kapasitasnya sebagai Ketua DPRD NTB selama lebih dari satu periode.
2. H. Mohan Roliskana: Ketua DPD I Golkar NTB sekaligus Walikota Mataram yang memiliki basis massa riil dan struktural yang solid.
3. Firadz Pariska: Sekretaris DPD I Golkar NTB yang mewakili representasi energi muda dan dinamis Pulau Lombok.
Ardiansyah dari NasPol NTB sependapat dengan kegelisahan pemuda. Ia menegaskan bahwa sudah saatnya Pulau Lombok mengirimkan pesan politik yang tegas ke pusat. “Kita butuh representasi yang organik, yang urat nadinya menyatu dengan persoalan daerah, bukan yang sekadar menumpang nama besar masa lalu,” tegasnya.
Lombok harus belajar dari Ketegasan Geopolitik Pulau Sumbawa. Dimana, kesadaran geopolitik dan perlindungan terhadap keterwakilan identitas lokal sebenarnya bukan hal baru di NTB. Ketegasan ini berulang kali dicontohkan oleh masyarakat Pulau Sumbawa (Dapil NTB I) yang memiliki imunitas kuat terhadap intervensi “figur luar”.
Sejarah mencatat, ketika Partai Golkar mencoba mengutus Fatahillah figur non-lokal Sumbawa sebagai calon legislatif DPR RI, masyarakat Pulau Sumbawa merespons dengan gerakan resistensi yang masif. Penolakan kolektif dikampanyekan secara terbuka guna menjaga marwah keterwakilan daerah di tingkat pusat.
Ketegasan serupa kembali teruji pada Pemilu 2024. Saat itu, Partai Gerindra mencoba mendorong salah satu kader kuatnya, Supratman Andi Agtas politisi nasional asal Sulawesi yang dipercaya oleh Jokowi menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk bertarung memperebutkan kursi di Dapil NTB I (Pulau Sumbawa). Kendati memiliki profil mentereng di tingkat nasional, arus bawah masyarakat Sumbawa tetap teguh memegang prinsip, mandat Senayan hanya diberikan kepada putra-putri daerah yang memahami betul keringat, air mata, serta dinamika wilayah mereka sendiri.
Kini, momentum refleksi berada di tangan masyarakat Pulau Lombok. Apakah Lombok akan terus mempertahankan figur yang sekadar “menumpang tenar” dari sisa-sisa feodalisme nama besar mantan mertua dan gagap merespons kritik, ataukah sudah saatnya mengembalikan kedaulatan politik ke tangan tokoh-tokoh lokal yang rekam jejak, keringat, dan dedikasinya benar-benar tertanam di tanah Lombok? Publik yang akan menentukan di bilik suara. (AL-03)
