MATARAM — Sekolah Rakyat (SR) permanen di Kabupaten Lombok Utara pada saat sekarang tengah heboh dibicarakan di ruang publik.
Hal ini terjadi karena adanya penundaan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang sebelumnya ditunda sebanyak dua kali yaitu tanggal 30 Agustus dan 21 September 2026.
Kepala Dinas Sosial dan P3A NTB, Ahmad Masyuri mengatakan pelaksanaan MPLS yang sempat di undur terjadi karena bangunnya belum selesai.
“Satu sisi kontrak belum berakhir, satu sisi anak-anak harus cepat sekolah, tetapi tidak bisa kita memaksa kontraktor untuk mempercepat pembangunan,” kata Masyuri, di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 22/9/2026.
Masyuri melanjutkan ada beberapa antisipasi yang telah dilakukan, baik komunikasi dengan kementerian, dan komunikasi dengan kepala daerah.
“Terakhir kemarin itu, Pak Wakil Bupati Lombok Utara sudah meninjau sekolah permanen secara langsung serta sudah mengajukan surat pengajuan pengunduran jadwal untuk MPLS,” lanjut Masyuri.
Masyuri menegaskan, pada saat sekarang bahwa pelaksanaan MPLS harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan anak-anak.
“Karena itu, persiapan harus benar-benar memperhatikan keselamatan anak-anak,” tegas Masyuri.
Terkait pembangunan sekolah rakyat di Pulau Sumbawa, Masyuri berharap agar di Bima segera dibangun Sekolah Rakyat, mengingat di Sumbawa sudah ada satu sekolah.
“Harapannya di Bima segera dibangun, dari kementerian sudah meyakinkan kita, semuanya tinggal tunggu giliran saja,” harap Masyuri.
Ia juga menyampaikan adapun beberapa kendala di beberapa daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat adalah soal status tanah.
Ia juga menegaskan bahwa kita mempunyai tanah untuk pembangunan, tapi syarat membangun tidak boleh dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Itu di satu lokasi bisa dua atau tiga status tanahnya, nah itu yang harus selesaikan dulu,” tegas Masyuri. (AL-04)
