MATARAM — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah bersiap mengambil bagian dalam program nasional SMK Go-Global. Program ini merupakan kolaborasi tiga kementerian, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen).
Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa, kerja sama tersebut bertujuan menjalankan direktif Presiden dalam mengirimkan 500.000 alumni SMK berketerampilan ke luar negeri hingga tahun 2029.

“Disnakertrans berfokus pada penyiapan pelatihan kerja, sementara Dinas Pendidikan bertugas menyiapkan para alumni SMK, dan Kementerian P2MI memfasilitasi negara tujuan penempatan,” kata Aidy kepada wartawan, di Kantor Gubernur, Rabu, 4/11/2026
Selain program penempatan luar negeri, Disnakertrans NTB juga memberikan tanggapan terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja. Aidy mengungkapkan bahwa potensi pekerja penerima BSU di NTB cukup besar seiring dengan data yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
Menanggapi maraknya informasi simpang siur dan potensi penipuan terkait syarat penerimaan BSU di media sosial, Aidy mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui saluran resmi.
“Percayalah kepada sistem formal yang dikoordinasikan langsung bersama BPJS Ketenagakerjaan. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan pengaduan dan konfirmasi resmi agar tidak menjadi korban penipuan,” tegasnya.
Selain itu, Ia mengatakan program ini ditargetkan mulai berjalan penuh pada tahun 2027. Saat ini, pelatihan awal dari BP3MI di NTB sudah berjalan untuk sekitar 2.000 orang, dan tersisa sekitar 300 hingga 400 peserta yang disiapkan sampai Desember mendatang.
Ia juga menyinggung adanya program terobosan baru dari pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bernama Poliran (Polisi Peduli Pengangguran).
“Program ini dirancang untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan daerah dalam menekan angka pengangguran melalui pendekatan pemberdayaan dan pendampingan tenaga kerja,” tandasnya. (AL-04)













