MATARAM — Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi teknis persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 mulai masuk babak baru. Pembahasan lebih kepada kesiapan sarana dan prasarana seluruh cabang olahraga (cabor) yang akan berlangsung di NTB.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI Purn. Dr. Suwarno, S.I.P., M.Sc, Ketua Umum terpilih KONI NTB, Mohan Roliskana, Asisten I Setda NTB, Kepala Dikpora NTB, dan perwakilan cabor. Acara berlangsung di Kantor Gubernur NTB, Kamis, 29/10/2026.
Mayjen TNI Purn. Dr. Suwarno menyampaikan sasaran kegiatan koordinasi kali ini terkait persiapan mendasar cabor yang memenuhi vanue yang standar atau belum.
“Jadi ada venue yang memenuhi syarat tapi dengan catatan, nah catatan ini yang harus ditindaklanjuti oleh provinsi, umpamanya perlu ada penyempurnaan ruangan-ruangan di venue untuk ruang ganti, toilet, untuk panitia, untuk dopping, untuk kesehatan, dan lainya,” kata Suwarno.
Sedangkan vanue yang tidak memenuhi syarat, Suwarno langsung memberikan contoh yaitu Atletik.
”Atletik itu kan mempunyai spesifikasi, ada lari, lari kan banyak tuh, ada lopat, itu juga banyak, terus lempar kan ada banyak juga. Begitu kita lihat, ada beberapa yang memungkinkan untuk tidak memenuhi syarat, contohnya ruangan-ruangan yang diperlukan yang harus memiliki akses langsung ke lapangan, sedangkan tadi yang dilihat disini ternyata itu ada di bawah, jadi kan tidak mungkin,” lanjutnya.
Selain atletik, Suwarno mengatakan ada cabor seperti Hoki, BMX, Mountain Bike (MTB), panjang tebing dan Golf masih dalam pertimbangan.
Ia juga menegaskan bahwa tidak akan mengurangi nilai sebagai tuan rumah PON walaupun sebagian dari cabor tidak dipertandingkan di NTB.
“Akan ada potensi dari 30 cabor itu berkurang, tapi ginilah, pemikiran dasarnya adalah kita tidak usah berpikir untuk banyak-banyakan, tapi berpikir kemampuan. Yang penting semuanya bisa diselenggarakan dengan lancar, sesuai dengan kemampuan dan batas kemampuan, kan gitu ya. Jadi orang tidak akan melihat bahwa ini cabang olahraga yang dipertandingkan di NTT sekian, di NTB sekian, tidak. Tapi NTT dan NTB pernah menjadi tuan rumah dengan penyelenggaraan yang terbaik. Nah, beda ceritanya,” tegasnya.
Selain itu Ia berharap NTB segera mengirimkan konsep kepengurusan KONI yang baru. Begitu juga terkait dengan penyusunan personel PB PON NTB yang sebelumnya surat bersurat kepada Gubernur NTB. Kalau itu sudah semuanya sudah tersusun, maka akan segera dilantik oleh Ketua Umum KONI Pusat.
“Harapannya adalah Ketua umum pusat pada saat datang ke sini bisa satu hari dimanfaatkan oleh dua momen ini, melantik KONI NTB, dan melantik PB PON.
Menurutnya, hal ini harus segera dilakukan dengan jangka waktu 1 minggu kedepan, karena Ia sebagai penanggung jawab memberikan pembekalan kepada para bidang yang ada di PB PON.
Adapun yang dimaksud adalah Bidang pertandingan, bidang prasarana, bidang sarana, bidang konsumsi, bidang transportasi, bidang akomodasi, bidang humas, bidang kesehatan, bidang upacara.
“Harus kita berikan pembekalan supaya mereka punya kemampuan untuk bisa menyusun rencana yang ujung-ujungnya kebutuhan anggaran,” ungkapnya.
Terkait estimasi anggaran, Suwarno menekankan berkisar pada angka Rp1 triliun untuk satu provinsi. Oleh karena itu, nantinya anggaran penyelenggaraan semuanya ditanggung oleh APBD.
“Siapa suruh jadi ketua, jadi, jadi tuan rumah PON. Makanya jangan, jangan berkejar dengan banyak-banyakan cabor, karena satu cabor ada angkanya, ya, kan,” tandasnya. (AL-04)
