Menu ✖

Mode Gelap
Perangkat Daerah Tuntaskan 100 Persen RUP, Percepat Pengadaan dan Serapan Anggaran Pemprov NTB Andalkan Dana BTT dan Tim Reaksi Cepat Tangani Kerusakan Jalan Pasca Banjir Pemprov NTB Segera Luncurkan Aplikasi Aduan Cepat Kekerasan Perempuan dan Anak Pemprov NTB Mulai Terapkan Work From Home Kencan Berujung Maut, Pria asal Lombok Timur Dikeroyok Hingga Meninggal di Homestay Suranadi Pemprov NTB Matangkan Strategi Graduasi Kemiskinan Ekstrem

Headline

Terjaring Saat Sidak, 36 Calon TKI Dipulangkan Kemnaker ke NTB

badge-check


					Sejumlah TKI yang akan ditempatkan secara nonprosedural ke Timur Tengah dipulangkan ke NTB. (foto istimewa/kemnaker) Perbesar

Sejumlah TKI yang akan ditempatkan secara nonprosedural ke Timur Tengah dipulangkan ke NTB. (foto istimewa/kemnaker)

JAKARTA—Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memulangkan 36 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan ditempatkan secara nonprosedural ke Timur Tengah.

Pemulangan tersebut dilakukam setelah Kemnaker melakukan pendataan dan pendalaman terkait inspeksi mendadak (sidak) di Bandar Udara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (28/1/2023) pekan lalu. Dalam sidak tersebut, Kemnaker menggagalkan upaya penempatan 87 CPMI ke negara-negara Timur Tengah. “Hari ini Kemenaker RI memulangkan 36 CPMI asal NTB karena tidak ada respon dari Pemda-nya. Serah terima. CPMI dilakukan di Bandara Juanda dengan Disnaker Jawa Timur dan selanjutnya dikawal Pengawas Kemnaker ke NTB, ” kata Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Sabtu (4/2/2023).

Sedangkan Direktur Binariksa Kemnaker, Yuli Adiratna mengatakan pihaknya akan terus secara kontinyu melakukan pendataan dan pendalaman terhadap hasil sidak sepekan lalu. Tim yang diterjunkan ke lapangan juga
sudah berkoordinasi dengan UPTD Penempatan PMI Surabaya untuk proses penanganan selanjutnya. “Kami terus tanpa henti melakukan pendataan dan pendalaman permasalahan yang terjadi untuk menemukan pelaku yang terlibat dalam penempatan PMI secara nonprosedural, ” kata Yuli.

Seluruh pihak yang terkait dengan Penempatan PMI nonprosedural ini, lanjut Yuli, akan diproses sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lainnya.“Kami memastikan CPMI sebagai korban untuk dilindungi dari segala ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Yuli. (AL-03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Tingkatkan Layanan kepada Masyarakat, Bank NTB Syariah dan PDAM Lombok Timur Perkuat Kemitraan Strategis

13 Oktober 2026 - 08:03 WITA

Gandeng BKKBN di Mataram, Anggota DPR RI Muazzim Akbar Tekan Stunting dan Pernikahan Dini

12 Oktober 2026 - 17:45 WITA

Seleksi Pemuda Pelopor Desa Tingkat Provinsi NTB Berlanjut di Lombok Barat dan Lombok Tengah

12 Oktober 2026 - 17:27 WITA

Pakar Lingkungan Angkat Suara Soal Pembangunan dan Tambang

12 Oktober 2026 - 17:19 WITA

Penonton MotoGP Mandalika 2026 Tembus 157.875 Orang

11 Oktober 2026 - 22:14 WITA

Trending di Headline