MATARAM — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan komitmen dan kesiapan daerahnya untuk terus berperan sebagai penyangga pangan nasional.
Hal itu dikatakannya pada forum kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR RI, Hj. Siti Hediati Soeharto di Ruang Rapat Tambora kantor Gubernur NTB Mataram, pada Rabu (12/11).
Dalam kesempatan itu, Wagub menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar menyajikan data dan informasi secara komprehensif sehingga hasil kunjungan dapat menjadi masukan substansial dalam perumusan dan penyusunan kebijakan pangan nasional.
“NTB memiliki cadangan pangan yang besar serta potensi perikanan yang luas karena garis pantainya cukup panjang. Semua ini menjadi modal kuat untuk menopang ketahanan pangan nasional,” ujar Wagub dalam sambutannya.
Wagub Indah berharap, kunjungan tersebut menjadi awal kerja sama berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi NTB dan Komisi IV DPR RI dalam memperkuat sistem pangan nasional melalui agenda revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di mana Komisi IV DPR RI menghimpun masukan langsung dari daerah yang memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Menurutnya, revisi undang-undang tersebut penting agar kebijakan pangan nasional lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah serta memperkuat sinergi antarwilayah dalam menjaga ketersediaan pangan.
“Semoga kunjungan ini membawa manfaat besar bagi kita semua dan menjadi awal kolaborasi yang lebih intensif ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Hj. Siti Hediati Soeharto menyampaikan apresiasinya terhadap kesiapan NTB dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
“NTB kami pilih sebagai daerah kunjungan karena memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pangan nasional. Kami ingin memastikan kebijakan yang akan disusun benar-benar berpihak pada petani, nelayan, serta pelaku pangan lokal,” ungkapnya.
Kunjungan tersebut turut dihadiri para wakil ketua dan anggota Komisi IV dari berbagai fraksi DPR RI, pejabat pemerintah daerah, pimpinan BUMN dan BUMD serta perwakilan petani dan nelayan di NTB. (AL-03)
