MATARAM — Dorongan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman agar Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal maju sebagai Ketua KONI NTB periode 2026-2030 mendapat dukungan dari DPRD NTB.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto menilai, kepala daerah merupakan figur yang tepat untuk memimpin organisasi holding cabang olahraga tersebut, terutama dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 yang akan digelar di NTB dan NTT.
Menurut Sudirsah, wacana Gubernur Iqbal memimpin KONI tidak semestinya hanya dilihat dari perspektif rangkap jabatan. Terpenting kata dia, adalah sosok pemimpin yang mampu mengonsolidasikan seluruh stakeholder dan sumber daya daerah menjelang PON 2028.
“Perdebatan ini sering dimulai dari pertanyaan yang keliru. Persoalannya bukan apakah gubernur boleh atau tidak memimpin KONI, melainkan apakah NTB memiliki kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh energi daerah untuk menyongsong PON 2028,” ujar Sudirsah, Sabtu (8/8/2026).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB itu mengatakan, PON bukan sekadar ajang kompetisi olahraga. Prestasi atlet dinilainya membutuhkan pembinaan berkelanjutan, dukungan anggaran, fasilitas olahraga, layanan kesehatan, hingga koordinasi antarlembaga.
Menurutnya, sebagian besar kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan peran pemerintah daerah. Karena itu, keterlibatan kepala daerah dalam memimpin KONI NTB justru dapat memperkuat sinergi antara kebijakan pemerintahan dan pembinaan olahraga.
“Memisahkan pemerintahan dari pembangunan olahraga sama saja memisahkan sebab dari akibat. Karena itu, jika Gubernur Lalu Muhamad Iqbal memimpin KONI, yang terjadi bukan penumpukan kekuasaan, melainkan penyatuan arah kebijakan,” tegasnya.
Sudirsah menilai tantangan pembinaan olahraga di NTB selama ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga konsolidasi antarlembaga. Menurutnya, KONI membutuhkan sosok yang mampu menggerakkan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“KONI membutuhkan lebih dari sekadar administrator. Yang dibutuhkan adalah seorang konsolidator yang mampu membuat seluruh perangkat daerah bergerak dalam irama yang sama. Dalam posisi sebagai gubernur, Pak Iqbal memiliki legitimasi politik sekaligus kewenangan administratif untuk menghadirkan koordinasi tersebut. Tidak banyak figur yang memiliki dua modal itu sekaligus,” tuturnya.
Terlebih, tuan rumah PON 2028 bukan satu daerah, melainkan tuan rumah bersama yakni NTB dan NTT, juga dukungan DKI Jakarta. Hal tersebut dinilai Sudirsah membutuhkan koordinasi yang lebih kuat agar persiapan venue, pembinaan atlet, dukungan anggaran, hingga penyelenggaraan dapat berjalan dalam satu arah.
Meski mendukung wacana Gubernur Iqbal maju dalam pemilihan Ketua KONI NTB, Sudirsah menekankan kepemimpinan di tubuh organisasi tetap harus dibarengi tata kelola yang profesional dan transparan.
“Yang semestinya diawasi bukan siapa yang menjadi Ketua KONI, melainkan bagaimana organisasi itu dikelola. Jika target NTB adalah menjadikan PON 2028 sebagai momentum lompatan prestasi, maka kepemimpinan yang mampu menyatukan visi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengonsolidasikan seluruh kekuatan daerah merupakan kebutuhan strategis,” tandasnya. (AL-03)
