Oleh: Hasbi, S.Pd., M.Or. (Kandidat Doktor Olahraga dan Pengamat Olahraga NTB)
Pemilihan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 tidak seharusnya hanya dilihat sebagai persaingan dua nama, Mori Hanafi dan Lalu Muhamad Iqbal. Lebih jauh dari itu, Musorprov harus menjadi momentum untuk menentukan model kepemimpinan olahraga yang paling sesuai dengan kebutuhan NTB menghadapi PON XXII 2028.
Periode kepengurusan mendatang memiliki tantangan yang berbeda. NTB tidak hanya dituntut meningkatkan prestasi atlet, tetapi juga harus mempersiapkan diri sebagai salah satu daerah yang akan menjadi bagian dari penyelenggaraan PON 2028. Artinya, KONI membutuhkan kepemimpinan yang mampu bekerja secara terencana, kolaboratif, profesional dan terukur.
Pertanyaannya bukan sekadar siapa yang lebih populer atau siapa yang memiliki dukungan lebih besar, melainkan siapa yang memiliki kapasitas paling sesuai dengan tantangan olahraga NTB empat tahun ke depan.
Dalam teori kepemimpinan yang dikemukakan Robert L. Katz efektivitas seorang pemimpin dapat dilihat dari tiga kemampuan utama, yakni technical skill, human skill, dan conceptual skill. Pemimpin tidak cukup hanya memahami persoalan teknis, tetapi juga harus mampu mengelola manusia serta memiliki kemampuan melihat organisasi secara strategis.
Sebagai akademisi yang mengajar mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Olahraga maupun Sarana dan Prasarana Olahraga saya melihat konsep tersebut bukan hanya sebagai teori yang berhenti di ruang kelas. Mahasiswa perlu memahami bahwa manajemen olahraga pada akhirnya harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
Dalam proses pembelajaran, konsep perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi tidak hanya dipahami sebagai istilah akademik. Mahasiswa diajak melihat bagaimana sebuah organisasi olahraga menentukan tujuan, menyusun program, membagi tugas, mengelola sumber daya manusia, memanfaatkan sarana dan prasarana, mengambil keputusan, membangun komunikasi serta mengevaluasi hasil.
Disinilah teori bertemu dengan real action dalam organisasi olahraga.
Sebuah organisasi bisa memiliki struktur kepengurusan yang lengkap, tetapi belum tentu mampu menghasilkan prestasi. Sebaliknya, organisasi dengan kepemimpinan efektif dapat mengubah sumber daya yang tersedia menjadi program yang terarah dan menghasilkan kinerja.
Karena itu, dalam melihat calon Ketua KONI NTB, saya mencoba menggunakan perspektif manajemen olahraga dan kepemimpinan sebagai tolok ukur, bukan semata-mata berdasarkan kedekatan personal ataupun preferensi politik.
1. Kemampuan Memahami Olahraga dan Organisasi
Ketua KONI harus memahami karakter pembinaan olahraga, kebutuhan cabang olahraga, sistem kompetisi, pembinaan atlet, pelatih hingga tata kelola organisasi.
Dalam konteks ini, pengalaman Mori Hanafi di lingkungan olahraga merupakan modal yang tidak bisa diabaikan. Mori memiliki pengalaman dalam dinamika organisasi olahraga serta pengalaman politik di tingkat nasional.
Di sisi lain, Lalu Muhamad Iqbal memiliki pengalaman pemerintahan dan diplomasi serta kini berada pada posisi strategis sebagai kepala daerah.
Keduanya mempunyai modal yang berbeda.
Namun dalam manajemen olahraga, modal awal bukanlah hasil akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana modal tersebut digunakan untuk menyusun strategi dan menghasilkan perubahan nyata bagi olahraga NTB.
2. Kemampuan Membangun Manusia dan Konsolidasi
Konsep human skill dalam teori Katz sangat relevan dengan KONI.
KONI bukan organisasi yang bekerja sendirian. Di dalamnya terdapat cabang olahraga, atlet, pelatih, KONI kabupaten/kota, pemerintah, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan.
Karena itu, ketua harus mampu membangun komunikasi, kepercayaan dan hubungan kerja yang sehat.
Perbedaan kepentingan merupakan sesuatu yang wajar dalam organisasi. Justru kemampuan pemimpin diuji ketika terdapat perbedaan.
Pemimpin yang baik bukan yang mampu menghilangkan perbedaan, tetapi mampu mengelola perbedaan menjadi kekuatan organisasi.
Siapa pun yang terpilih nantinya harus mampu menjadi ketua bagi seluruh cabang olahraga, termasuk pihak yang dalam Musorprov tidak memberikan dukungan.
3. Kemampuan Berpikir Strategis
Dalam teori Katz, conceptual skill berkaitan dengan kemampuan pemimpin melihat organisasi secara utuh dan menentukan arah strategis.
Kemampuan ini sangat penting bagi KONI NTB periode 2026–2030.
NTB tidak sedang menghadapi periode biasa. PON 2028 membuat organisasi olahraga daerah harus bekerja dalam skala yang lebih besar.
Prestasi atlet berkaitan dengan kualitas pelatih. Kualitas pelatih berkaitan dengan program pembinaan. Program pembinaan membutuhkan anggaran. Anggaran membutuhkan tata kelola. Prestasi juga membutuhkan fasilitas, kompetisi, sport science, nutrisi dan dukungan berbagai pihak.
Semua komponen tersebut harus dipandang sebagai satu sistem.
Karena itu, Ketua KONI ke depan tidak cukup hanya menjadi administrator. Ia harus menjadi strategic leader yang mampu melihat hubungan antara satu persoalan dengan persoalan lainnya.
4. PON 2028 sebagai Ujian Kepemimpinan
PON 2028 dapat menjadi ukuran paling konkret untuk menguji kepemimpinan KONI NTB.
Sebagai tuan rumah, NTB menghadapi dua target sekaligus: sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi.
Persiapan tersebut mencakup venue, sarana dan prasarana, akomodasi, transportasi, kesehatan, keamanan, pelayanan atlet hingga koordinasi lintas lembaga.
Dalam perspektif manajemen olahraga, agenda sebesar itu membutuhkan kemampuan stakeholder management.
Di sinilah kemampuan seorang pemimpin untuk menghubungkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, KONI, cabang olahraga, dunia usaha dan masyarakat akan sangat menentukan.
Posisi Iqbal sebagai gubernur memberikan akses langsung terhadap kebijakan pemerintahan daerah. Sementara pengalaman Mori di parlemen dan organisasi olahraga memberikan modal tersendiri dalam membangun komunikasi di tingkat nasional.
Maka, keduanya memiliki kekuatan masing-masing.
Yang perlu dinilai adalah siapa yang paling mampu mengubah akses tersebut menjadi program dan dukungan konkret untuk olahraga NTB.
5. Sarana dan Prasarana sebagai Bagian dari Strategi Prestasi
Sebagai akademisi yang mengajar mata kuliah Sarana dan Prasarana Olahraga, saya melihat fasilitas tidak bisa dipisahkan dari pembinaan prestasi.
Atlet tidak mungkin mencapai performa maksimal apabila fasilitas latihan tidak memenuhi kebutuhan. Namun membangun fasilitas saja juga tidak cukup.
Sarana olahraga harus direncanakan berdasarkan kebutuhan cabang olahraga, standar penggunaan, pemeliharaan, aksesibilitas dan keberlanjutan pemanfaatannya.
Karena itu, calon ketua KONI perlu memiliki pandangan bahwa pembangunan dan pengelolaan sarana olahraga harus menjadi bagian dari strategi pembinaan prestasi, bukan sekadar pembangunan fisik.
Venue yang bagus tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal akan menjadi beban. Sebaliknya, fasilitas yang dikelola dengan baik dapat menjadi investasi jangka panjang bagi pembinaan atlet NTB.
6. Tata Kelola dan Transparansi Anggaran
Kepemimpinan olahraga modern tidak cukup berbicara tentang prestasi. Ada aspek good sport governance yang harus diperhatikan.
Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pengawasan dan integritas harus menjadi bagian dari budaya organisasi.
Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula tanggung jawab kepada publik.
Karena itu, siapa pun yang memimpin KONI NTB harus mampu membangun sistem pengelolaan anggaran yang terbuka, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Program harus memiliki target. Penggunaan anggaran harus jelas. Evaluasi harus dilakukan secara berkala.
Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat bagi pembinaan atlet.
7. Atlet Harus Menjadi Pusat Kebijakan
Pada akhirnya, seluruh sistem manajemen olahraga harus kembali kepada atlet.
Dalam pendekatan athlete-centred governance**m, atlet tidak semestinya hanya menjadi objek kebijakan. Kebutuhan dan kepentingan atlet harus menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan organisasi.
Kesejahteraan atlet, kualitas pelatih, nutrisi, kesehatan, fasilitas latihan, kesempatan bertanding dan pendidikan atlet harus mendapatkan perhatian.
Ukuran keberhasilan KONI jangan hanya berapa banyak kegiatan yang dilakukan.
Ukuran yang lebih penting adalah:
Apakah prestasi atlet meningkat?
Apakah pembinaan semakin profesional?
Apakah atlet mendapatkan dukungan yang layak?
Jika pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan baik, maka organisasi sedang bergerak ke arah yang benar.
8. Struktur Pengurus Harus Berbasis Kompetensi
Kualitas seorang ketua juga tidak dapat dipisahkan dari siapa saja yang berada dalam struktur kepengurusan.
Dalam manajemen organisasi modern, prinsip the right person in the right position menjadi penting. Artinya, setiap posisi sebaiknya diisi oleh orang yang memiliki kompetensi, pengalaman dan kapasitas yang sesuai dengan tanggung jawabnya.
KONI sebagai organisasi yang mengelola berbagai cabang olahraga membutuhkan pengurus dengan keahlian yang beragam.
Ada kebutuhan di bidang manajemen, pembinaan prestasi, sport science, sarana dan prasarana, hukum, keuangan, sponsorship, komunikasi, teknologi hingga pengembangan sumber daya manusia.
Karena itu, penyusunan kepengurusan idealnya tidak semata-mata didasarkan pada kedekatan personal, kepentingan kelompok atau kontribusi dalam proses pemilihan.
Komitmen dalam proses politik organisasi boleh menjadi bagian dari dinamika Musorprov, tetapi profesionalisme harus menjadi dasar ketika organisasi mulai bekerja.
Prinsip meritokrasi perlu dikedepankan.
Orang yang memiliki kompetensi di bidang keuangan ditempatkan pada posisi yang berkaitan dengan keuangan. Mereka yang memahami pembinaan prestasi diberikan ruang dalam bidang pembinaan. Begitu pula bidang sarana dan prasarana, hukum, komunikasi, kerja sama, sport science dan bidang lainnya harus ditangani oleh orang yang memahami pekerjaannya.
Dengan komposisi seperti itu, ketua tidak bekerja sendirian. Ia memiliki tim yang saling melengkapi berdasarkan kompetensi
Dalam perspektif manajemen olahraga, struktur organisasi yang baik bukan struktur yang paling banyak diisi orang, tetapi struktur yang jelas pembagian tugasnya, tepat kompetensinya dan dapat diukur kinerjanya.
Karena itu, siapa pun yang nantinya terpilih sebagai Ketua KONI NTB perlu menjadikan penyusunan kepengurusan sebagai bagian dari strategi peningkatan prestasi.
Jangan sampai Musorprov hanya menghasilkan pemenang, tetapi tidak menghasilkan tim kerja yang mampu bekerja.
Mori dan Iqbal Memiliki Kekuatan Berbeda
Jika delapan tolok ukur tersebut digunakan, maka Mori Hanafi dan Lalu Muhamad Iqbal tidak perlu ditempatkan dalam kerangka hitam-putih.
Mori memiliki pengalaman di lingkungan olahraga serta politik nasional.
Iqbal memiliki pengalaman pemerintahan dan diplomasi serta posisi strategis sebagai gubernur.
Keduanya mempunyai kekuatan berbeda yang dapat digunakan untuk kepentingan olahraga NTB.
Karena itu, Musorprov sebaiknya tidak menjadi sekadar pertarungan kekuatan politik. Musorprov harus menjadi ruang untuk menentukan siapa yang paling mampu membawa olahraga NTB ke arah yang lebih baik.
Dukungan terhadap kandidat memang merupakan bagian dari proses demokrasi organisasi. Tetapi setelah pemilihan selesai, semua pihak harus kembali bersatu.
Jika terjadi pergantian kepemimpinan, bukan berarti pengalaman pemimpin sebelumnya harus ditinggalkan. Sebaliknya, pengalaman dan jaringan yang sudah terbentuk dapat menjadi modal bagi kepemimpinan berikutnya.
Begitu pula apabila kepemimpinan yang ada kembali mendapatkan kepercayaan, harus ada keberanian untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
Jangan Hanya Bertanya Mori atau Iqbal?
Karena itu, pertanyaan dalam Musorprov sebaiknya tidak berhenti pada “Mori atau Iqbal?
Pertanyaan yang lebih substantif adalah:
Siapa yang paling siap meningkatkan prestasi atlet?
Siapa yang mampu mengonsolidasikan seluruh cabang olahraga?
Siapa yang mampu menghadapi kompleksitas PON 2028?
Siapa yang mampu mengoptimalkan jaringan pemerintah dan dunia usaha?
Siapa yang mampu memastikan tata kelola KONI transparan?
Siapa yang mampu menempatkan orang sesuai kompetensinya?
Dan yang paling penting:
Siapa yang mampu menjadikan atlet sebagai pusat seluruh kebijakan olahraga NTB?
Inilah ukuran yang menurut saya lebih adil digunakan oleh para pemilik suara.
Sebab seorang pemimpin olahraga tidak hanya dinilai dari bagaimana ia memperoleh jabatan, tetapi bagaimana ia menggunakan jabatan tersebut untuk menghasilkan perubahan.
Dalam bahasa manajemen olahraga, perencanaan tanpa pelaksanaan tidak menghasilkan prestasi. Program tanpa evaluasi sulit mengetahui keberhasilan. Struktur organisasi tanpa kepemimpinan efektif juga tidak otomatis menghasilkan kinerja.
Maka, siapa pun yang terpilih harus siap bekerja dengan prinsip plan, organize, actuate, control kemudian melakukan evaluasi secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, Mori Hanafi maupun Lalu Muhamad Iqbal memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan kapasitas melalui program, rekam jejak dan tindakan nyata.
Musorprov bukanlah garis akhir.
Musorprov adalah titik awal untuk membuktikan apakah kepemimpinan yang dipilih benar-benar mampu mengubah manajemen olahraga NTB menjadi lebih profesional, transparan dan berorientasi prestasi.
Dan ukuran keberhasilan akhirnya sederhana:
Bukan siapa yang paling hebat memenangkan Musorprov, tetapi siapa yang mampu membuat atlet NTB lebih berprestasi setelah Musorprov selesai.
