Oleh : Ardiansyah (Direktur NasPol NTB)
Ada ironi yang teramat pekat sedang dipertontonkan di panggung politik Pulau Lombok. Sebuah pulau dengan jutaan masyarakat suku Sasak yang relijius, dinamis, dan memiliki harga diri tinggi, hari ini dipaksa tunduk pada anomali sejarah yang akut. Bagaimana mungkin, Partai Golkar sebuah mesin politik raksasa yang katanya paling matang dalam kaderisasi bisa bertransformasi menjadi semacam “perusahaan keluarga” milik satu orang. Dia Sari Yuliati.
Mari kita bicara jujur tanpa tedeng aling-aling. Keterpilihan Sari Yuliati di Dapil NTB II bukanlah produk dari keringat sosiologis kebudayaan Lombok. Itu adalah buah dari “kecelakaan sejarah” masa lalu yang kemudian diamankan lewat barikade patronase Jakarta. Sialnya, kecelakaan itu kini dilegalkan untuk melindas masa depan politik anak-anak kandung daerah.
Hari ini, publik membaca dengan benderang betapa rapuhnya kedaulatan politisi Golkar di NTB. Faksi-faksi lokal sengaja dipelihara, benturan antar-kubu direkayasa. Mengapa? Agar para tokoh lokal sibuk baku hantam di lumpur perebutan kekuasaan tingkat daerah, sementara kursi empuk DPR RI di Senayan melenggang aman tanpa saingan. Ini taktik kuno kolonial yang sukses diadopsi dengan rapi, buat mereka saling cakar, agar sang “tamu” tetap berkuasa di puncak menara.
Siapa yang dikorbankan? Mereka adalah kader-kader terbaik NTB. Kurang apa seorang H. Mohan Roliskana? Dua periode memimpin Mataram dengan rekam jejak nyata. Kurang apa figur Sekretaris Golkar NTB, atau Ketua DPRD NTB yang memegang kendali legislatif provinsi selama 3 periode? Mereka adalah singa-singa politik yang punya basis riil, punya ikatan darah dengan suku Sasak, dan paling paham seberapa dalam kemiskinan serta harapan masyarakat Lombok.
Namun di hadapan tembok kekuasaan Bendum DPP, para jawara lokal ini mendadak mengalami domestikasi politik. Mereka dipaksa menjadi penonton di tanah sendiri. Tugas mereka dikerdilkan, hanya sebagai pembuat barisan, pengumpul suara akar rumput, lalu menyerahkan hasilnya ke Jakarta untuk dinikmati oleh figur yang bahkan mungkin tak tahu cara berkomunikasi dengan bahasa batin masyarakat Sasak.
Kekhawatiran dan kegelisahan bukan tanpa alasan. Dominasi absolut ini sedang membunuh harapan. Jika figur sekelas Wali Kota dua periode saja bisa dihambat mobilitas politiknya ke tingkat nasional, bagaimana dengan nasib kader muda yang baru merangkak? Golkar NTB sedang melakukan pembiakan politik yang mandul. Mereka menutup pintu sirkulasi elite demi kenyamanan personal satu orang.
Jika politisi Golkar NTB hari ini terus memelihara mentalitas inferior takut pada bayangan instruksi Jakarta dan rela saling sikut demi remah-remah kekuasaan lokal maka selamat atas kematian kedaulatan politik Pulau Lombok.
Golkar NTB bukan milik Sari Yuliati. Partai ini didirikan atas keringat kolektif dan suara rakyat di gumi Sasak. Sudah saatnya kader lokal berhenti menjadi martir bagi kepentingan oligarki personal, dan mulai merebut kembali hak sejarah yang telah lama diculik. Jangan sampai sejarah mencatat, para pemimpin Lombok hari ini adalah generasi yang rela membiarkan rumahnya sendiri digadaikan.
